SHIDDIQ-NEWS.COM, MAMUJU – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja untuk membahas rencana kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Pasangkayu di ruang Komisi II DPRD Sulbar, Selasa (19/8/2025).
Agenda ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dugaan penyerobotan hutan lindung dan persoalan batas Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Pasangkayu.
Selain itu, DPRD juga akan melakukan monitoring langsung terhadap dinamika harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang belakangan menjadi keluhan petani.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari, bersama anggota Sulfakri Sutan. Hadir pula perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari, menegaskan pentingnya kunker tersebut agar DPRD bisa memperoleh data lapangan yang lebih objektif. Menurutnya, permasalahan agraria dan fluktuasi harga TBS adalah isu serius yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama petani sawit.
“Dengan turun langsung ke lapangan, kami bisa mendapatkan gambaran lebih jelas terkait regulasi harga, distribusi, dan peran perusahaan dalam menjaga stabilitas harga TBS,” kata Irwan.
Komisi II juga menyoroti naik turunnya harga sawit yang masih menjadi keluhan petani. DPRD berharap monitoring di Pasangkayu nantinya bisa memberikan dasar kuat bagi perumusan kebijakan maupun langkah pengawasan yang lebih efektif.
Dari hasil rapat, Komisi II DPRD Sulbar sepakat menjadwalkan kunjungan kerja dalam waktu dekat dengan melibatkan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan.(*)
